Peran Masyarakat dalam Pengawasan Keuangan Otonomi Khusus Jakarta Selatan
Pada era otonomi khusus Jakarta Selatan, peran masyarakat dalam pengawasan keuangan sangatlah penting. Dengan semakin kompleksnya sistem keuangan di daerah ini, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan sangat diperlukan.
Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI, peran masyarakat dalam pengawasan keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. “Masyarakat harus menjadi mata dan telinga yang waspada terhadap setiap kebijakan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Salah satu contoh konkret dari peran masyarakat dalam pengawasan keuangan adalah melalui partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dalam forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan mengevaluasi program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, melalui media sosial dan platform daring lainnya, masyarakat juga dapat secara aktif mengawasi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, diharapkan akan tercipta good governance yang akan memberikan manfaat bagi seluruh warga Jakarta Selatan.
Dr. Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, mengatakan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan keuangan merupakan cerminan dari kesadaran kolektif untuk membangun tata kelola keuangan yang baik. “Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan akan memperkuat mekanisme kontrol internal dan eksternal dalam pemerintahan,” tambahnya.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk saling bekerjasama dalam mengawasi pengelolaan keuangan otonomi khusus Jakarta Selatan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan pembangunan yang diambil akan lebih transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Semua pihak harus memahami bahwa peran masyarakat dalam pengawasan keuangan bukanlah sekadar tugas, namun merupakan kewajiban bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.